Peran Krusial Notaris dan PPAT Pasca Bencana Banjir Bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat

Anita rohmah

Bencana alam seperti banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tidak hanya menyisakan kerugian materiil berupa kerusakan infrastruktur dan harta benda, tetapi juga menimbulkan masalah hukum yang kompleks, terutama terkait kepemilikan aset dan pertanahan. Dalam situasi ini, peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi sangat krusial dalam upaya pemulihan dan penegakan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak.

1. Perlindungan Dokumen dan Minuta Akta

Salah satu dampak terbesar bencana adalah hilangnya atau rusaknya dokumen penting, termasuk sertifikat tanah, akta jual beli, dan dokumen kepemilikan lainnya.

A. Tanggung Jawab Notaris atas Minuta Akta yang Hilang

Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan Minuta Akta (asli akta) yang dibuatnya. Dalam kasus bencana alam, seperti yang pernah terjadi pada Tsunami Aceh, Notaris yang kehilangan Minuta Akta wajib:

• Segera melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Keterangan Hilang.

• Berdasarkan surat keterangan tersebut, melaporkan kepada instansi terkait, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Majelis Pengawas Notaris.

Meskipun salinan fisik hilang, data akta sering kali tercatat secara digital atau disimpan salinannya di instansi terkait, yang dapat mempermudah proses penerbitan kembali.

B. Pembuatan Akta Pengganti dan Verifikasi Aset

PPAT berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum pertanahan. Pasca bencana, keterlibatan PPAT sangat diperlukan untuk:

• Membantu masyarakat memperoleh kembali dokumen kepemilikan tanah (sertifikat) yang hilang atau rusak. Dalam konteks bencana di Sumatera, Pemerintah bahkan telah mengambil kebijakan untuk menggratiskan biaya pengurusan sertifikat tanah ulang bagi korban terdampak.

• Verifikasi Batas dan Keberadaan Tanah: Bencana seperti banjir bandang dan longsor dapat mengubah tapal batas lahan, bahkan berpotensi menyebabkan status "tanah musnah". Notaris/PPAT, bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), berperan dalam memverifikasi status dan batas-batas tanah melalui data kadastral yang tersimpan di BPN.

• Mencegah Konflik Tanah: Situasi pasca bencana seringkali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab (mafia tanah). Kehadiran Notaris dan PPAT berfungsi sebagai benteng hukum untuk memastikan setiap transaksi atau pengurusan kembali hak atas tanah dilakukan secara sah dan otentik, sehingga melindungi hak-hak korban.

  2. Peran dalam Proses Pemulihan dan Rekonstruksi

  A. Dukungan Hukum untuk Bantuan dan Relokasi

  Dalam fase rekonstruksi, seringkali diperlukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (seperti pembangunan kembali infrastruktur, relokasi korban, atau pembangunan fasilitas umum). Notaris dan PPAT dapat berperan dalam:

  • Membuat akta-akta pelepasan hak atas tanah secara notariil atau akta jual beli untuk proses pengadaan tanah, menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang melepaskan haknya.

  • Membantu pembuatan perjanjian atau akta terkait penyaluran dana bantuan atau hibah yang membutuhkan dasar hukum otentik.

  B. Bantuan Sosial dan Integritas Organisasi

  Secara kelembagaan, organisasi profesi Notaris (INI) dan PPAT (IPPAT) di wilayah yang terkena bencana (Aceh, Sumut, Sumbar) juga sering kali mengambil peran aktif dalam kegiatan sosial, seperti penyaluran bantuan kemanusiaan kepada para korban, menunjukkan solidaritas dan kepedulian profesi terhadap masyarakat yang sedang kesulitan.

  Kesimpulan

  Keterkaitan Notaris dan PPAT dengan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya terbatas pada fungsi sosial, tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum yang mendalam. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kepastian hukum pertanahan dan memastikan bahwa para korban bencana dapat memulihkan hak-hak mereka atas aset, terutama tanah, meskipun dokumen fisiknya hilang. Kehadiran mereka pasca bencana sangat vital untuk mencegah konflik hukum, melindungi korban dari spekulasi tanah, dan mendukung upaya rekonstruksi yang berlandaskan legalitas yang kuat.