Fintech Lending Company - Prosedur Pendirian nya

Mengapa harus dibahas secara khusus? Karena pendirian perusahaan yang maksud dan tujuannya di bidang fintech lending ini merupakan suatu perusahaan khusus, dengan syarat-syarat dan khusus berdasarkan PERATURAN OJK No. 77 /POJK.01/2016 Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (“POJK 77/2016”).

Satu hal yang paling mendasar di sini adalah, perusahaan yang bergerak di bidang fintech lending ini tidak boleh melakukan bidang usaha lain selain memberikan pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Walaupun sama-sama di bidang fintech (financial technology), fintech lending ini bukan merupakan kegiatan fintech lainnya, seperti asuransi, equity, atau usaha keuangan berbasis tekhnologi lainnya. Jadi khusus untuk menyelenggarakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet alias fintech lending.

Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan

Okay,… sekarang sudah jelas, bahwa maksud dan tujuannya tidak boleh “palugada” alias apa elo mau gue ada ya…. Tapiiii… berarti harus berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40/2007 dong?

Menurut pasal 2 (1) POJK 77/2016, yang pasti perusahaan penyelenggara jasa Fintech Lending ini harus berbentuk Badan Hukum, dimana badan hukum tersebut bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Jadi tidak boleh Yayasan, atau badan hukum lainnya. Karena bidang usahanya termasuk bidan usaha khusus, maka jika kita kembali ke pedoman KLBI, jenis usaha fintech lending ini belum diatur secara khusus. Oleh karena itu, masuk dalam kategori Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikategorikan dalam kelompok lapangan usaha sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Penyelenggara berbentuk badan hukum PT dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Dalam hal terdapat unsur kepemilikan asing, dimana salah satu pendiri adalah WNA atau Badan Hukum Asing dalam perusahaan Penyelenggara fintech lending ini, maka batas maksimum kepemilikan asing tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh lebih dari 85% dari total saham yang disetor ke dalam kas perseroan (pasal 3 POJK 77/2016).

Begitupun, sebagai pendiri atau pemegang saham dalam perusahaan yang bergerak di bidang fintech lending ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

1. tidak pernah hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
3. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;